KONI Sampang Dinilai Melampaui Target, Sukses Menaikkan Rangking 20 Menjadi 38
SAMPANG,Targethukum.com –
Kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sampang Madura Jawa Timur dianggap cemerlang
Pasalnya pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim ke VI tahun 2022 sukses dan berhasil melampaui target yang di dengung dengungkan masuk 20 besar malah melesat naik hingga rangking 38, Diketahui
capaian Pengurus sebelumnya Porprov V membawa Kontingen Kabupaten Sampang berada di rangking 26
Capaian tersebut selaras dengan Upaya Pemerintah Daerah serta masyarakat yang gencar membranding Kabupaten Sampang yang Hebat dan Bermartabat
Ungkapan itu disampaikan oleh Nurul Hidayat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Kawal Sampang (GKS) kamis 28/7 usai beraudiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat
“Makanya jangan pongah dulu, memimpin Organisasi besar seperti KONI ini tidak mudah, diperlukan figur yang peduli dan gila kepada Olahraga biar tidak salah urus,” ujar Nurul Hidayat
Menurutnya berdasarkan hasil Investigasi serta menggali informasi oleh Tim Investigasi dan Advokasi GKS, diduga terjadi permasalahan pengelolaan Keuangan tidak hanya pada Tahun Anggaran 2022 maupun Porprov ke VI tahun 2022
Namun diduga terjadi pada tahun 2021, ditengarai dana 60 juta tidak terpakai hingga kini belum dikembalikan ke Kas Daerah, bahkan ada pihak yang sudah mengingatkan dan memberikan teguran
Menguatkan pernyataan Nurul Hidayat, Abd Azis Sekretaris GKS menilai pola Pengelolaan Managemen KONI saat ini seperti Perusahaan, mulai dari penentuan kebijakan sampai pemlotingan anggaran bagi Cabang Olahraga (Cabor) yang tidak realistis, diskriminatif, jauh dari rasa keadilan sehingga berdampak terhadap pola Pembinaan atlet melalui Cabor
“Katanya mengeluhkan minimnya Anggaran, tapi kok merealisasikan biaya perjalanan Dinas Ketua dan Pengurus untuk luar Kota 50 juta an dan 750 ribu lokal,” tandasnya sambil tertawa
Ditegaskan KONI ini kan Lembaga Publik yang diberi mandat Pemerintah dan polanya menggunakan dua kamar (Birokrasi dan non birokrasi), seharusnya berorientasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada Cabor bukan malah sebaliknya
Supriyadi Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi GKS angkat bicara
“KONI membuat kebijakan dengan menabrak AD/ART, waktu menetapkan Cabor baru tidak melalui pembahasan dan persetujuan di Forum Rapat Anggota/Cabor,” tutur Supriyadi
Masih menurut Supriyadi, dampak dari pelanggaran AD/ART itu Ketua KONI patut diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan patut juga dipertanyakan legalitas penggunaan Anggaran hibah terhadap Cabor baru yang penetapannya diduga melanggar AD/ART
“Dan yang penting lagi konsep KONI terhadap pembinaan serta Pengembangan Olahraga tidak jelas dan terarah, buktinya hingga kini belum mempunyai Grand Design,” tambah Supriyadi
H Tohir Penggagas dan Pembina GKS mengungkapkan langkah yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian sebagai warga Sampang dalam mengawal dan menjaga Marwah KONI
Sebab KONI menjadi bagian dari leading sektor Pembinaan Olahraga yang diharapkan mampu mengangkat nama Kabupaten Sampang dan dana yang dipergunakan bersumber dari APBD yang notabene berasal juga dari Rakyat
“Jangan mentang mentang waktu Pencalonan diback up orang penting lalu dikelola tidak sesuai prinsip Organisasi,” ungkap H Tohir
Ditegaskan oleh H Tohir langkah meminta Inspektorat melakukan audit, melakukan Audiensi dengan Banggar merupakan pintu untuk bergerak kepada upaya lanjutan seperti meneruskan ke APH
Dalam audiensi yang melibatkan Wakil Ketua serta Anggota Banggar, Ketua dan Pengurus Koni, Kepala Dispirabudpar, Perwakilan BPPKAD dan Inspektorat Daerah, H Wasik Ketua KONI berjanji mundur jika ke depan khususnya pada Porprov ke VII masih belum mampu memperbaiki capaian kinerja
Sementara saat dikonfirmasi terkait dana Tahun Anggaran 2021 sejumlah 60 juta yang harus dikembalikan ke KAS Daerah dan mangkrak di KONI, Sekretaris KONI Drs Imam Sanusi MPd mengelak berkomentar dan hanya mengarahkan supaya konfirmasi langsung ke Ketua KONI. (HK)
