Dalam menjalankan tugas, wartawan Target Hukum tidak boleh menerima bingkisan dalam bentuk apapun

Menteri PUPR dan Gubernur DKI Saling Bantah Soal Banjir Jakarta 2020, Puan Maharani Beri Tanggapan

Jalan Boulevard Barat Raya tergenang banjir di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 2 Januari 2020

Jakarta, Eranasioanl. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah tak saling melempar tanggung jawab terkait bencana banjir di Jabodetabek.

Menurut Puan Maharani, seharusnya pemerintah pusat dan daerah bersinergi dan menjalin komunikasi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir.

“Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Puan Maharani dalam keterangan resminya, Kamis 2 Januari 2020.

Puan Maharani menyatakan, banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial. Bencana tersebut melibatkan beberapa daerah yang terdampak.

Melihat hal itu, ia berpendapat harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak banjir dari hulu sampai ke hilir.

“Pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor. Melalui Badan Penanggulangan Bencana, pemerintah harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh saat bencana banjir terjadi,” ucap dia.

Mengenai proses tanggap darurat meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian.

Pada proses tanggap darurat, Puan Maharani meminta agar pemerintah mengerahkan seluruh stakeholder terkait seperti kementerian dan lembaga terkait.

“Hal itu bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan pasca-banjir,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta.

Mulanya, Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung, yang hanya sampai 13km saja sisanya belum terealisasikan? Kenapa dan ada apa.

(Fyan/red).

About THukum1122

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pernyataan Sikap GERAK INDONESIA (Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia),Terkait Pegawai yang tidak lolos TWK.

  Jakarta Targethukum.com-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ...