Panwascam Jayakerta Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024.

Karawang,Targethukum.com-

Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kecamatan Jayakerta, mengadakan acara Rakernis Pengawasan masa Kampanye Pemilu tahun 2024 bagi Pengawas tingkat Desa/PKD Se-kecamatan Jayakerta di RM Balong jambe, Minggu (10/12/2023).

Acara Rakernis diikuti oleh seluruh jajaran pengawas tingkat desa dan kecamatan serta kesekretariatan. Tema yang di usung dalam Rakernis tersebut adalah Pengawas handal dalam pengawasan Kampanye, pengawas yang faham regulasi tahapan kampanye.

Kegiatan Rakernis PKD, Panwaslu Kecamatan Jayakerta menghadirkan Narasumber dari akademisi dan praktisi pemilu Kabupaten Karawang yaitu Dian Suryana SP.SH.MH dan Ahmad Syahid. Serta Ketua Bawaslu Karawang, Engkus Kusnadi SH yang melakukan supervisi kegiatan.

Dalam sambutannya Ketua Panwaslu Kecamatan Jayakerta Abdul Haris mengatakan dengan kegiatan Rakernis Pengawasan masa Kampanye ini,dapat memberikan kontribusi pemahaman dan ilmu bagi PKD dalam menjalankan tugas pengawasan dilapangan.

” Selain Undang-undang no 7 tahun 2017,pegangan hukum panwas adalah PKPU dan Perbawaslu yang berkaitan dengan Tahapan Kampanye,” Ujarnya¬†

Kampanye yang dilakukan pada pemilu tahun 2024 adalah 75 hari,baik oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan metode kampanye yang dilakukan antaranya : Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap muka, Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan APK, Kampanye di Media sosial, Iklan di media cetak dan elektronik, Debat Paslon, Kampanye Rapat umum serta Kegiatan lain yang tidak dilarang dalam Kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu ada larangan dalam kampanye yang menjadikan Pelanggaran Pidana pemilu dan pelanggaran administrasi,jika pelaksana dan tim kampanye melakukan kegiatan kampanye diluar regulasi yang telah ditetapkan. Serta ada pelanggaran kode etik jika penyelenggara pemilu baik jajaran KPU dan Bawaslu bekerja tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan melanggar sumpah janji.

” Pasal 280 ayat 1 huruf j dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu jika dilakukan oleh pelaksana dan tim kampanye dengan ancaman pidana 1 tahun dan denda 12 juta Rupiah, ” Pungkasnya.

Sementara itu,Kusnadi SH selaku ketua Bawaslu kabupaten Karawang mengatakan ,bahwa dalam kegiatan ini akan menerangkan terkait metode kampanye dan ada 9 metode kampanye diantara ;

1.) Metode pertemuan terbatas

2.) Metode pertemuan tatap muka

3.) Metode Bahan kampanye

4.) Metode pemasangan alat kampanye

5.) Metode media sosial

6.) Metode media cetak

7.) Metode kegiatan lain non cetak

8.) Metode debat calon presiden dan wakil presiden

9.) metode kegiatan kampanye yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan per Undang-undangan.

Lebih lanjut Kusnadi SH menambahkan, bahwa kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang yang memang melibatkan seluruh Kecamatan,

“Yakni yaitu peningkatan kapasitas dan kita melakukan evaluasi,dan selama kampanye ini sudah berjalan , kali ini memang Se-kecamatan ,”paparnya

“Hari ini jadwalnya emang kebagian di kecamatan Jayakerta, dan hari ini pun ada 2 kecamatan yakni kecamatan kutawaluya dan Rengasdengklok,”terangnya.

Masih kata Kusnadi SH ,menurutnya bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara maraton, pimpinan Bawaslu Kabupaten Karawang turun setiap Kecamatan untuk melakukan yang namanya peningkatan kapasitas

” Kenapa kita melakukan peningkatan kapasitas dan evaluasi?, ini bagian dari proses kita mengevaluasi jajaran dibawah kita,sudah maksimal belum dalam proses pengawasan selama kampanye ,yang dilaksanakan dari tanggal 28 yang lalu, dari hasil yang kita evaluasi,”terang Kusnadi SH.

“Alhamdulillah semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman PKD dan Panwascam melakukan proses pengawasan pemilu sesuai dengan regulasi ,dan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

“Kedepan nya proses pengawasan ini terus dilakukan dilakukan peningkatan sehingga tidak ada celah atau Pasangan calon memainkan isu hoax ,isu politisasi sara ataupun instrumen politik,”Harapnya

“Nah itu yang menjadi konsentrasi kita dalam proses pengawasan kegiatan evaluasi dilakukan ,nanti ke depan memang ada beberapa lagi evaluasi pekerjaan sampai dengan batas waktu ,dan tentunya setelah Pemilu pun setelah pelaksanaan pencoblosan pun pasti evaluasi tentu kita lakukan,”Tutupnya

Dalam kegiatan tersebut berjalan hangat dan kondusif dengan pemaparan dan tanya jawab antara panitia pelaksana dan para anggota peserta kegiatan itu sendiri.

(Amo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *