Konflik INTERNAL Menggoyang Soksi
Jakarta,targethukum.com
Presidium Depinas Soksi membantah bila Munasnya SOKSI ADE KOMARUDDIN yang akan diselenggarakan tgl 24 – 25 Juli 2020 dianggap tidaj sah oleh Sdr. ALI WONGSO. Kedua anggota Presidium SOKSI tersebut berharap Munas nanti bisa berjalan sukses dan lancar, dengan menghasilkan bebebrapa keputusan yang penting dan strategis seperti memilih pengurus baru priode 2020 – 2025, menetapkan program umum untuk waktu 5 Tahun ke depan serta menyampaikan rekomendasi saran, pemikiran SOKSI di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam kepada pemerintahan Jokowi – Amin dalam memimpin negara ini sampai tahun 2024 ke depan.
Oleh karena itu kami berharap SOKSI sebagai ormas pendiri Partai Golkar harus solid dan bersatu, tidak ada 2 kubu atau 3 kubu di dalam tubuh Soksi. 2 maupun Soksi 3 tegas Robinson Napitupulu , anggota senior Soksi kamis kemarin di kantor sekretariat DEPINAS SOKSI Kalibata, Jakarta. Lebih lanjut dia mengatakan SOKSI sebagai organisasi kemasyarakatan yang ikut mendirikan Partai Golkar sejak kelahirannya selalu tampil dan ikut berjuang dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 – 08 – 1945. Ormas Soksi lahir 20 – 05 – 1960 didirikan oleh bpk Mayjen TNI ( Purn ) Prof. Dr. Suhardiman dan Menpangad Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani disaat negeri ini menghadapi situasi politik yang gonjang ganjing dan serba tidak menentu, terutama dalam menghadapi bahaya PKI beserta mantel-mantelnya, khususnya SOBSI sebagai ormas buruh yang berafiliasi dengan PKI yang hampir menguasai kaum buruh terutama yang bekerja di sektor perkebunan milik negara ( PTP I – PTP VII ). Ditambahkan oleh Suriansyah, untuk mencegah semakin meluasnya SOBSI menguasai buruh di seluruh Indonesia maka A. Yani bersama Suhardiman mendeklarasikan berdirinya SOKSI ( SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SOSIALISME INDONESIA ) sebagai ormas tandingan SOBSI terutama di daerah Sumut, Jabar, Jatim yg telah hampir dikuasai oleh ormas underbouw PKI tsb.
Saat ini SOKSI telah memasuki usia 60 tahun, usia yang menuju kematangan bersikap. Namun, kebetulan saat ini terjadi konflik internal di tubuh SOKSI yang didalangi oleh sekelompok kecil kader soksi. Dengan menyatakan bahwa dirinyalah yang paling benar dan memiliki legalitas.
Padahal semuanya itu adalah di atas kebohongan karena adanya ketidakpuasan atas terpilihnya kembali Sdr ADE KOMARUDIN sebagai Ketum DEPINAS SOKSI Priode 2015 – 2020 dalam Munas 2015 yang lalu di Cilegon Banten yang dihadiri oleh Pendiri SOKSI Suhardman dan pengurusnya saat acara pelantikannya dihadiri oleh Presiden RI bpk Ir. Jokowi di Balai Kartini Kuningan, Jakarta Selatan Juni 2015. Maka saay ini sesuai agenda siklus 5 tahunan SOKSI Soksi kembali akan mengadakan Munas besok diawali dari RAPIMNAS tgl 24 – 25 Juli 2020 di Hotel Sultan Jakarta Pusat yang rencananya akan dihadiri dan dibuka oleh Airlangga Hartato Ketum DPP PARTAI GOLKAR serta sambutan bpk Presiden RI secara virtual.
“Besok Insya Allah mau dilakukan pada 24-25 Juli. Jika ada oknum kader Soksi yang menyatakan bahwa SOKSI AKOM ini tidak memiliki legal standing itu tidak benar. Mereka menyatakan itu hanya karena faktor sakit hati karena tidak terpenuhi syawat politiknya untuk berambisi memimpin SOKSI dengan membawa dan mengatasnamakan nama SOKSI Rusli Zainal yang sudah dianulir oleh bpk Suhardiman selaku Pendiri SOKSI saat Munas SOKSI 2010 di Cisarua, Bogor dengan menetapkan Sdr Ade Komaruddin sebagai Ketum Depinas SOKSI masa bakti 2010 – 2015. Sementara Soksi BERSAMA di hotel Peninsula 2017 yang dimediasi oleh partai Golkar yang saat itu diketuai Bpk Setyo Novanto hanyalah rekayasa semata untuk mewujudkan kepentingan pribadi dari masing-masing yang terlibat dan terkait dalam penyelenggaran Munas tersebut dimana pihak SOKSI AKOM dan pihak PRESIDIUM SOKSI tidak ikut di dalamnya. Memang maksud dan niat Partai Golkar itu baik, walaupun ada sesuatu di balik niat tersebut menyatukan tiga kelompok yang ada di dalam tubuh SOKSI. Hanya Munas tersebut kami anggap tidak sah karena tidak diikuti oleh SOKSI AKOM dan SOKSI PRESIDIUM. Maka Sdr Ali Wongso tidak bisa meng klaim sebagai Soksi yang sah dan berhasil di mediasi oleh Partai GOLKAR dengan terpilihnya dia sebagai Ketum Depinas,” papar Robinson Napitupilu.
Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya ingin menjelaskan ini semua kepada kalangan masyarakat luas, terutama kepada para kader-kader Soksi di seluruh Indonesia khususnya kepada peserta Munas besok yang akan diikuti oleh srluruh Ketua Depudar tingkat propinsi dan 6 ketua lembaga2 konsentrasi SOKSI utk memilih pengurus ygbaru priode 2020 – 2025 dan menetapkan program umum organisasi 2020 – 2025 serta menyampaikan bbrp rekomendasi dan statement politik SOKSI yg Menjaga, Mengawal dan Mengamankan pemerintahan Jokowi – Amin sd 2024 sesuai amanah SUHARDOMAN.
Dengan demikian bahwa apa yang disampaikan oleh sdr Ali Wongso dalam keterangan persnya Rabu, 21 Juli 2020 lalu itu semuanya bohong dan tidak benar. Dan presidium tidak pernah menyatakan bersatu dan melebur jadi satu dalam Munas di hotel Peninsula 2017 yang lalu. Tapi kalau waktu itu pihak Ade Komarudin ikut di dalamnya, kami mau boleh munas tsb dinyatalan sbg MUNAS BERSAMA. Tapi Ade Komarudin kan menolak, karena berpendapat bahwa itu tidak sah. Yang sah itu hasil Munas Cilegon tahun 2015 yang dihadiri oleh Pak Suhardiman dimana kepengurusannya disaksikan dan dilantik oleh Presiden Jokowi di Balai Kartini. Jadi, dari fakta itu saja kita melihat bahwa soksi yang benar adalah soksi AKOM , bukan Soksi Ali Wongso. Inilah yang perlu diketahui oleh Partai Golkar karena Soksi adalah pendiri partai Golkar,” jelas Robinson. Dia menambahkan, terkait pernyataan Pak Ali Wongso yang menyatakan bahwa Presidium Depinas SOKSI ini sudah bergabung bersama Soksinya Ali Wongso, itu bohong. Sampai saat ini yang namanya Presidium Depinas Soksi ini masih tetap seperti yang dibentuk oleh pak Suhardiman. Nah, kalau ada anggota Presidium Soksi bersama dia itu dalam kapasitas pribadi, bukan kelembagaan boleh=boleh saja. Presidium berangg0takan 4 org dan tidak ada istilah Ketua Presidium dan Sekjen Presidium, semuanya bersifat kolektip dan sementara karenawaktu itu digunakan sebagai media bpk pendiri hanya untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan tugas tersebut telah kami laksanakan dengan baik dan bertanggung jawab kepada bpk pendiri dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI pada pilpres 2014 bersama wakil presiden Jusuf Kala.
Jadi karena tidak sah maka menurut Suriansyah, Presidium Depinas Soksi sampai saat ini masih tetap berjalan apa adanya, dan kalau mau mengadakan Munas jangan ada konflik internal. Soksi sendiri dimulai sejak Munas ke-10, dimana hasil Munas yang dilantik adalah Ade Komaruddin namun di satu pihak ada lagi yang namanya Rusdi Zainal dari pihak internal sendiri mengharapkan adanya kedewasaan. Tapi masing-masing masih mengutamakan ego pribadi.
Suriansyah menjelaskan, konflik telah terjadi di awal tahun 2010 pada saat munas di Cisarua. Waktu itu memang Rusli Zawnal eks Gubernur Riau. yg terpilih. Waktu itu semua daerah menghendakinya, sehingga Pak Suhardiman sebagai pendiri yg memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah krn munas decklock. Sehingga Pak Suhardiman menetapkan Pak Ade Komaruddin sebagai ketum Depinas soksi. Nah, dari situlah konflik mulai terjadi. Hasil dari sidang pertama menghendaki Pak Rusli sebagai Ketua Soksi. Nah ini berlangsung terus sampai saat ini. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, menurut Suriansyah, saat mulai mau mendukung pak Jokowi di 2014, pak Suhardiman mencoba menyelesaikan konflik internal yang terjadi di Soksi.
Tetapi Pak Ali Wongso tidak hadir meminta supaya pihaknya bersatu melalui pituturnya agr SOKSI SATU, SOKSI BERSATU dan SOKSI BANGKIT. waktu itu, yang disebut oleh beliau ada kubu Rusli Zainal dan kubi Ade Komarudin, dato situ muncullah presidium yang mendukung pak Jokowi, tetapi pihaknya setelah itu bersatu dengan Ade Komarudin yang saat itu Plt. Ketumnya dijabat oleh Bobby Suhardiman, Putranya Pak Suhardiman.
“Maka kami menyatu dengan dia, bukan ke Ali Wongso yang waktu itu dicoba di mediasi oleh partai Golkar supaya Soksi jadi satu. Saya setuju namun dengan catatan semua kubu itu harus ada disana. Namun, ini nggak dilakukan oleh Ali Wongso. Ketika ada klaim bahwa Presidium itu tidak ada lagi karena sudah melebur, ini tidak benar,” Kata Suriansyah.
Ali Wongso sendiri menurut dia, membuat pernyataan kalau Ade Komarudin diajak tapi tidak mau, tapi yang mau adalah presidium. Tetapi kalau yang satu tandatangan terus tidak sah. Presidium itu diangkat oleh pak Suhardiman, yaitu Laurens Siburian, Max, Robinson, Maka daripada itu pihaknya mengatakan ini agar besok akan diadakan munas sesuai dengan siklus kepemimpinan lima tahunan.
“Kan waktu itu soksi ade komarudin mengadakan munas 2015, sekarang 2020. Soksi Ali Wongso tidak memiliki perangkat sampai ke daerah, namanya depidar dan depicab. Kalau Ade Komarudin kan sampai ke tingkat kecamatan yang namanya depan pimpinan anak cabang,” ujar Suriansyah.
Kedua, itu dihasilkan oleh munas yang dihadiri oleh seluruh peserta dari tingkat 1 hingga 2 di Cilegon 2015 hasilnya Ade Komarudin sebagai Ketua umum Soksi. Faktanya soksi Ade Komarudin adalah yang benar, karena dihadiri oleh Suhardiman dan disakdikan pelantiksnnya oleh Presiden kapasitasnya sebagai pemerintah, tentu semacam legitimasi dari pemerintah.
Jadi intinya Pertama, bahwa presidium itu tidak bergabung dengan Ali Wongso, Jadi kapanpun mau mengadakan munas tidak ada kaitan dengan Ali Wongso. “Kedua, kalau pun ada klaim bahwa ini sudah bergabung, ini yang kami bantah ucap Suriansyah.
Jadi dulu hasil munas ke-10 itu menghasilkan 2 soksi, yaitu Rusli zainal dan Ade. Kenyatakan dalam perjalanannya Rusli itu tidak pernah muncul lagi, itu yang kemudian dianggap oleh Ali Wongso bahwa dia melanjutkan kepengurusan Rusli.
“Itu yang kami pertanyaan apakah ada kuasa dari Rusli? Sampai saat ini ternyata tidak ada. Rusli tidak pernah memberikan kuasa pada Ali untuk melanjutkan. Jadi yang kami akui itu, ya soksinya Rusli Zainal. Soal kemudian ada soksi Ali Wongso itu boleh diakui kalau ada kuasa dari Rusli Zainal. Tapi nyatanya itu tidak ada. Sebenernya ini yang tidak benar,” tandasnya.
Red