Karawang,www.targethukum.com
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong agar pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) atau tambahan modal kerja.
Adapun bagi desa yang telah memiliki BUMDes, pemerintah menyarankan agar dana desa digunakan untuk tambahan modal kerja. Selain desa tertinggal yang jumlahnya 33.000, saat ini terdapat 40.000 desa yang perlu didorong untuk membuat dan mengembangkan BUMDes
Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat desa yang mendapatkan perhatian khusus dari bupati.
Pasalnya BUMDES merupakan badan usaha milik desa yang dapat memberikan dampak positif bagi krelangsungan suatu desa, manakala hal tetsebut dapat dikelola dengan baik.
Namun tidak demikian dengan Nining kepala desa Makmurjaya Kecamatan Jayakerta, yang menjabat kepala desa.sejak 2021 hingga sekarang belum menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk bumdes.
Pasalnya setelah mendapatkan keterangan dari ketua bumdes Suwardi memberkan informasi dari saat awal menjadi kepala desa di 2021 sampai 2023 hingga masuk kwartal kedua masih belum ada anggaran untuk BUMDES.
“Dari awal menjabat sampai sekarang ,saya belum menerima anggaran buat BUMDES yang akan di kelola,”Terang Suwardi kepada awak media (30/062023)
Namun setelah pandemi dinyatakan berakhir, rusdi optimis dianggaran 2023 kepala desa dapat merealisasikan anggaran untuk bumdes, karena menurutnya selama ini jabatannya seolah tak berguna.dan hanya sebagai pelengkap saja.
Dua tahap anggaran DD tahap I dan II sudah cair namun masih belum ada anggaran peruntukkan bumdes.Namun harapan untuk pengelolaan BUMDES rusdi optimis bila di kawartal III masih non mungkin di 2024 kepala desa makmurjaya kecamatan jayakerta kabupatrn karawang dapat merralisasikan untuk BUMDES.
(CEPY /AMO)
