Karawang,www.targethukum.com
program percepatan tata guna air irigasi P3A-TGAI peningkatan jaringan irigasi melalui kementerian PUPR BBWSC-3 Dirjend Sumber Daya Air, berlokasi di desa Bolang kecamatan Tirtajaya, kabupaten Karawang Jawabarat yang sedang dilaksanakan oleh P3A mitra cai Sabilulungan, diduga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Pasalnya pantauan media di lokasi, Jum’at (23-06-2023) melihat pekerjaan pemasangan material batu pada irigasi P3A masih banyak digenangi air namun tetap dipasang dan di tancapkan di lumpur.
Lupus Ketua kelompok P3A saat di konfirmasi awak media mengatakan, ketinggian 40cm dengan gestur seolah olah ngelantur jawabannya dan terkesan Asbun (asal Bunyi).
Di tempat terpisah Menurut salah satu Petani yang enggan namanya disebutkan ia mengatakan, diduga pekerjaan Turap yang bersumber dari BBWS nilai anggaran 195 juta diduga kerjakan tidak sesuai spesifikasi tehnis”, jelasnya.
Selain itu ia menambahkan, proyek tersebut terkesan asal jadi dan ada indikasi di borongkan permeter sehingga pekerjaan tidak maksimal”, tutur warga.
“Kami melihat pekerjaan nya tidak sesuai spesifikasi tehnis dan terkesan buru buru sehingga pekerjaan tersebut kurang maksimal”, jelasnya.
“Terkait hal ini kami berharap Dinas BBWS dan instansi terkait tegas dan mengevaluasi atas pekerjaan tersebut, bila perlu uji petik, karena jelas pekerjaan terkesan ingin meraup keuntungan besar sehingga terkesan asal ada pisik” tegas Petani.
Ia juga berharap terhadap Dinas Terkait Agar Proyek irigasi senilai Rp195 juta bersumber dari APBN yang di kerjakan P3A Sabilulungan yang merupakan program peningkatan jaringan irigasi, harus di kerjakan maksimal jika ada dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tehnis, maka kami berharap pihak dinas harus bongkar kembali proyek tersebut, Tegasnya.
Pasalnya nampak terlihat jelas proyek yang dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sabilulungan ,tanpa adanya Pondasi yang di dasari adukan semen terlebih dahulu dan posisi air masih tergenang batu kali langsung di tancapkan ke tanah lumpur.
Ini jelas mengurangi kualitas bangunan nantinya, karena hal tersebut pengerjaan nya tidak optimal dan akibatkan tidak tahan lamanya kualitas bangun itu sendiri
Dalam hal ini seharusnya dinas terkait tidak tutup mata dan turun kelapangan guna pengawasan lebih lanjut,mengingat itu anggaran dari pemerintah dan merupakan uang rakyat ,jadi manfaatnya pun harus dapat dirasakan oleh rakyat dengan kualitas bangunan yang maksimal sesuai spesifikasi teknis yang berlaku
(Amo)
