JAKARTA, – ||www.targethukum.com
Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Cawang depan RS UKI beberapa hari lalu telah datang mengadukan nasib mereka ke DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan.
Para pedagang kaki lima korban gusuran Trantib Walikota Jakarta Timur ini sampai kini harus menerima nasib terlunta-lunta dan sudah lebih dari 3 minggu belum mendapatkan kejelasan dari kebijakan Walikota Jakarta Timur bagaimana agar bisa bertahan hidup untuk kedepannya.
Para PKL tersebut mengaku sudah mengadukan nasib yang menimpa kepada wakil mereka di DPRD Fraksi PDI Perjuangan Senin lalu. Hal tersebut dituturkan oleh Ketua paguyupan PKL Cawang UKI Friskila Eva Mardiana Br Sianturi kepada awak media yang mengatakan saat di DPRD mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi Dwi Rio Sambodo, SE, MM yang di dampingi Ketua penasehat Pantas Nainggolan, SH, MM bersama anggota DPRD Johny Simanjuntak, SH, Merry Hotma, SH dengan baik.
Bahkan secara detail Friskila Eva memaparkan, langkah mereka mengadu ke DPRD DKI hanya untuk memohon kepada Fraksi PDI Perjuangan agar perduli terhadap nasib yang menimpa masyarakat PKL dengan harapan mau bersuara, dan mendesak bapak Gubernur DKI Anies Baswedan atau bapak Walikota jakarta timur terketuk hati bersedia membantu memberikan lahan tempat usaha atau lapak untuk dapat kembali berdagang menyambung hidup.
Menurut penuturan Friskila, sejak tahun 2015 saat yayasan UKI membangun gedung, ada syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya itu. Beredar informasi, bahwa fasos fasum lahan UKI kabarnya sudah di serahkan ke pemda DKI, saat Ketua Yayasan masih di jabat bapak Lomo Panjaitan. Untuk hal itu, menurut Priskila lebih pastinya dapat ditanyakan langsung kepada pihak Walikota, Kecamatan, atau Kelurahan.
“Untuk lebih pastinya, silahkan saja ditanyakan langsung, kepihak Walikota, Kecamatan, atau Kelurahan, tentunya mereka lebih mengetahuinya,” ujar Priskila.
Dijelaskan, para bapak-bapak pejabat itulah yang lebih tahu. Sedangkan para pedagang kaki lima (PKL) tentunya tidak mengetahui secara pasti. Namun yang jelas mereka sudah lebih 3 minggu tidak bisa mengais rezeki, sehingga bisa terancam kelaparan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menopang ekonomi saat ini.
“Nasib kami puluhan PKL di depan RS UKI Cawang Kecamatan Kramatjati ini, hanya untuk kebutuhan makan keluarga karena kami tidak ada yang gaji. Sedangkan Ini, sudah 3 minggu kami tidak lagi di perbolehkan berjualan untuk menyambung hidup sehari-hari kami,” keluh Priskila.
Padahal, kalau Pemda mau mengetuk hati sedikit saja dan sudi memihak pada warganya yang susah seperti para PKL ini dan mau berbijaksana melihat aktivitas PKL yang hanya berdagang pada malam hari antara pukul 8-12 malam.
“Kami disini demi mempertahankan hidup, bukan untuk mencari kaya. Apalagi selama masa wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang sudah 2 tahun menerpa negeri ini, semua pun tahu sangat berpengaruh pada kondisi kehidupan ekonomi terutama bagi yang hidup pas-pasan, seperti kami ini,” pungkas Priskila dengan nada sedih.
Kini mereka hanya bisa berharap, semoga wakil masyarakat yang mereka temui di gedung DPRD DKI tersebut dapat membantu dan memberi pertolongan kepada mereka yang sudah tidak ada tempat untuk mengais rejeki.
Dapat dibayangkan dampak dari kebijakan pemerintah selama PPKM, mereka pun dagang selalu mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi setelah lapak mereka digusur trantib, para PKL itu kini tak bisa lagi menjajakan dagangan seperti biasanya.
Sehingga dengan sangat terpaksa, demi untuk mempertahankan dapur rumah mereka agar tetap ngebul, mereka sampai membuka kotak mohon bantuan di jalan depan RS. UKI.
Semoga dengan gambaran kepiluan yang terpampang didepan mata publik itu, kiranya Gubernur DKI Anies Baswedan terketuk hati nuraninya untuk segera mengambil sikap bijak dalam menjawab persoalan hidup warganya tersebut.
(FC-Goes)
