Pembangunan TPT Makmur Jaya ,Perlu Pengawasan Secara Komperhensif Karena Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

 

Karawang,www.targethukum.com

Pekerjaan pembangunan saluran air atau Tanggul Penahan Tanah Desa makmur jaya masih menjadi pembahasan hangat dan perlu perhatian yang serius untuk segera ditindak lanjut pihak pemerintah Kecamatan Jayakerta

Pasalnya pembangunan yang menggunankan anggaran Dana Desa itu disinyalir dan di duga penuh kejanggalan dari segala aspek baik itu ke tinggian ,volume,dan kualitas pekerjaannya pun kurang maksimal

Perlu diketahui,pembangunan TPT(Tanggul Penahan Tanah) atau Turap itu sendiri menggunakan anggaran Dana Desa TA 2023 dengan P.350 M x L.0,30 M x T. 1,20 M dengan jumlah anggaran mencapai Rp .193.314.000- dan waktu pekerjaan 14 hari kalender dan berlokasi di dusun Karajan RT 05 RW 02 Desa Makmur Jaya Kecamatan Jayakerta,Karawang

Hasil investigasi awak media dilapangan jelas ditemukan kejanggalan baik itu dari ketinggian yang tercantum dalam papan informasi T.1,20 M ternyata tidak sesuai fakta dilapangan yang hanya didapati T.90 cm pada tanggal 9 Juli 2023

Semetara kasie PMD Maman mengatakan,pada saat di menegur Pemdes Makmur jaya yang komplen itu para petani setempat

“Saya hanya minta ada gak bukti” petani yang komplennya,”paparnya

“Jangan sampai di pemberitaan ada 90 cm dari yang seharusnya 120 cm,berarti kekurangan nya tolong direalisasikan ,”Jelasnya

Warga setempat memberikan komentarnya kepada awak media mengatakan bahwa seharusnya pekerjaannya dilaksanakan sesuai papan informasi agar sesuai dan maksimal,”Terang warga yang enggan namanya disebutkan

Ini jelas menyalahi aturan dan perlu tindakan yang komperhensif terhadap pekerjaan tersebut mengingat anggaran yang digunakan adalah anggaran pemerintah yang harus jelas peruntukan dan pengerjaan nya pun harus secara maksimal dan optimal ,sebagai suatu amanat dari pemerintah

Dalam hal ini stakeholder dinas terkait harus tegas dan menindak lanjuti agar pekerjaan tersebut jadi maksimal,karena ketika terjadi pembiaran tanpa ada pengawasan secara komperhensif maka ditakutkan di ikuti oleh yang lainnya dan itu jelas akan merugikan pemerintah karena secara kualitas maupun kuantitas pekerjaan tidak sempurna sesuai ekspetasi masyarakat

(Amo)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *