JAKARTA, – |www.targethukum.com
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan kabar terkait hal bantuan kepada sebanyak 6.000 sasaran penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada 2021.
“Standarnya dari Rp 15 juta menjadi Rp 20 juta,” papar Risma usai rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Nusantara II, Kamis (26/8/2021).
Lebih lanjut, Risma juga memaparkan konsep bantuan yang akan dilakukan untuk program tersebut.
“Sebetulnya konsep yang ingin kita bangun ialah, bagaimana kita tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga sekaligus mampu memberdayakan ekonominya,” ujar Risma.
Namun, Mensos Risma menyebut adanya permasalahan yang terjadi di tempat tinggal penerima bantuan. Diantaranya ialah akses untuk menuju lokasi rumah penerima bantuan.
“Mereka butuh aksesbilitas, infrastruktur lingkungan, kemudian mereka juga membutuhkan misalkan untuk anak-anak bisa belajar sekolah apalagi sekarang daring,” tuturnya.
Selain itu, Risma juga mengungkapkan konsep untuk bisa memenuhi kebutuhan penerima bantuan.
“Inginnya semua terpenuhi meskipun dengan fasilitas yang sederhana,” harapnya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu ingin penerima bantuan bisa keluar dari kemiskinan.
Oleh sebab itu, dilakukan juga pemberdayaan masyarakat sehingga mereka bisa meningkatkan incomenya.
“Kami sudah pernah lakukan di Asmat, kemudian ini konsepnya ada di beberapa tempat Asmat sudah berjalan. Mereka pemberdayaan ada nelayan untuk tangkap ikan, telur ayam koperasi, sembako dan lainnya,” papar Risma.
*Profil Tri Rismaharini alias Risma*
Menurut profil dan biodata Risma yang dilansir dari laman surabaya.go.id, Wali Kota Surabaya dua periode itu memiliki karier yang cemerlang.
Risma lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November 1961.
Ia menempuh pendidikan jenjang SD di SDN KEDIRI pada tahun 1973.
Lalu ia melanjutkan pendidikannya ke SMPN X Surabaya (1976) dan SMAN V Surabaya (1980).
Risma juga merupakan lulusan S1 Arsitektur ITS Surabaya dan S2 Managemen Pembangunan Kota ITS Surabaya.
Sebelum menjadi Wali Kota Surabaya, Risma pernah menduduki jabatan-jabatan penting. Diantaranya:
Kepala Bappeko Surabaya,
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kepala Bagian Bina Pembangunan,
Kepala Cabang Dinas Pertamanan,
Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya,
Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeko Surabaya.
*Kekayaan Risma*
Mengutip Tribunnews, Risma terakhir kali melaporkan harta kekayaannya di LHKPN pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 7 miliar atau tepatnya Rp 7.179.254.946.
Kekayaannya tersebut naik pesat dibandingkan pada tahun 2017 yang lalu dilaporkan sebesar Rp 1,88 miliar.
Saat pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Surabaya tahun 2010, total kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp 531,27 juta.
Lalu, pada tahun 2015 atau awal periode keduanya menjabat sebagai wali kota, harta yang dilaporkan Risma tercatat sebesar Rp 1,387 miliar.
Dalam LHKPN teranyar, kekayaan Risma paling besar disumbang dari aset properti dengan nilai taksiran Rp 6,481 miliar.
Risma juga tercatat memiliki 4 bidang tanah dan bangunan yang semuanya berada di Kota Surabaya.
Salah satunya tanah dan bangunan, dengan luas 264/338 di Kota Surabaya dengan taksiran harga Rp 4,445 miliar.
Untuk harta berupa alat transportasi, Risma memiliki dua mobil, yakni Toyota Kijang Innova tahun 2016 senilai Rp 425 juta, dan Mitsubishi Pajero tahun 2017 senilai Rp 560 juta.
Dalam laporan LHKPN tersebut, harta kekayaan Risma lainnya yang dilaporkan yakni harta bergerak lain senilai Rp 85 juta, lalu kas dan setara kas Rp 580,481 juta. Namun,
Risma diketahui tidak memiliki aset dalam bentuk surat berharga.
Sementara itu, ibu dua anak ini juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 952,478 juta.
Putra sulungnya, Fuad Bernardi, sempat masuk bursa Pilkada Kota Surabaya.
Fuad sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu pengusaha di Jawa Timur.
Putra Mensos itu tercatat menjabat sebagai Direktur Utama PT Surabaya Digital Game. Selain itu, Dia juga memiliki kafe bernama Bober Cafe.
(GT)
