SAMPANG,Targethukum.com – Akhirnya eksekusi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Wijaya Kusuma Sampang Madura Jawa Timur dilakukan oleh Tenaga Pendamping Pengembangan Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro (TP2BKUM) bentukan salah satu Dinas yang ada di jalan Diponogoro setempat
Tanpa didampingi Aparat Keamanan Faisol Muttaqin SH TP2BKUM Kecamatan Sampang di bantu oleh TP2BKUM Kecamatan lain mengatur serta memetakan tempat dengan di dampingi para Pengurus Paguyuban PKL yang dilibatkan sebelumnya rabu 1/2
Bahkan walaupun Honornya jauh di bawah UMK personil yang lahir dari Lembaga Klinik Konsultasi Bisnis serta Businness Development Service (BDS) Korda Sampang ini ikut membantu mendorong dan memindahkan peralatan para PKL sambil melakukan perekaman dan pencatatan
Sebelumnya TP2BKUM yang mempunyai tugas berat selain Pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro (UM) juga selalu menjadi bamper Pejabat Pemangku Kebijakan ketika ada permasalahan di lapangan melakukan proses Asissment dan Pendataan sebelum mendapat perintah untuk mengeksekusi Penataan lokasi
Kondisi Terbalik dengan sikap Satpol PP yang garang di awal tapi melempem dan loyo dalam penindakan eksekusi
Diketahui saat Perelokasian PKL yang berjualan di depan Pendapa Trunojoyo dan UPTD SMPN 1 Sampang, dengan tegas disampaikan ke PKL di Wijaya Kusuma barat bahwa batas yang boleh ditempati PKL depan UPTD SMPN 1 maksimal 2 pohon ke utara
Namun pasca itu ada sejumlah PKL baru yang menempati area terlarang itu dibiarkan walaupun sudah dilaporkan berkali kali sehingga memancing emosi para PKL yang sudah patuh
Alasan yang disampaikan Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP bahwa “ini Negara” dan di atasnya ada Pimpinan sehingga laporan itu perlu disampaikan ke Kasatpol PP, sedangkan dirinya tinggal menunggu perintah
Sementara belakangan Kasatpol PP seolah pasrah dan membiarkan kondisi tersebut, bahkan yang lucu Drs Suryanto MM mengkambing hitamkan PKL dengan menyebut “PKL Susah Diatur” seolah mempertontonkan ketidak mampuannya
Pernyataan dari Kasatpol PP maupun Kabid Trantibum dan Linmas itu atas dasar ungkapan di salah satu Media Online serta klarifikasi langsung oleh M Suaidi Asikin selaku Kabid Trantibum dan Linmas
Dalam rilisnya rabu 1/2 Ketua LSM Laskar Merah Putih (LMP) H Moh Tohir sangat mengapresiasi loyalitas dan keberanian dari Personil TP2BKUM
“Tindakannya terukur dan koordinatif dengan atasannya serta berani mengambil tugas berat walaupun menghadapi massa (PKL) walaupun statusnya masih Tenaga Honorer” ujar H Moh Tohir
Dilanjutkan, Ia mempertanyakan Satpol PP atas tindakan eksekusi penataan itu
“Awalnya garang walaupun ilegal (sebelum ada perubahan Perbup maupun SK Bupati yang baru), sekarang kok loyo dan saling lempar serta berlindung kepada prosedural atas perintah Atasan, lalu yang mengeluarkan putusan batas area terlarang itu apa sudah koordinasi dengan atasannya,” tanya H Moh Tohir
Masih menurut H Moh Tohir, seharusnya saat melakukan eksekusi penataan oleh TP2BKUM itu didampingi Pejabat di atasnya maupun Petugas dari Satpol PP
Sebab beresiko terhadap benturan baik itu Personil TP2BKUM dengan PKL maupun antar PKL, apalagi Pendamping tersebut tidak mempunyai kewenangan memberikan keputusan strategis
Ia mengaku sudah memberikan himbauan kepada Pengurus Paguyuban PKL “Sang Engon” dengan Santap Buana Abadi” agar mendampingi serta mengawal Personil TP2BKUM di lapangan, termasuk juga mengikuti arahan yang diberikan. (HK)
