Begini Sikap Ketua DPRD Sampang, Terkait Penilaian Kurang Cakapnya Sekdakab Memimpin Birokrasi
SAMPANG, Targethukum.com
Kinerja H Yuliadi Setiawan Srkretaris Daerah (Sekda) Sampang Madura Jawa Timur dalam memimpin Birokrasi kembali disorot
Pasalnya Sering terjadi pembiaran atas pelanggaran Peraturan Bupati yang dilakukan oleh jajaran Birokrasi setempat
Sorotan tajam itu disampaikan Aktivis LSM SP2M dan Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Sampang
Seolah mengingat pada masa ketika belum dilakukan Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) no 3 tahun 2022 , Chairil Saleh 48 Aktivis SP2M di salah satu Cafe yang ada di jalan Makboel rabu 28/6 mengungkapkan bahwa Institusi Satpol PP luar biasa kekuatannya seolah tak tersentuh hukum
“Sudah jelas melanggar Perbup karena masih belum dirubah, juga merubah penempatan Staf yang di SK Bupati berikut kegiatan dan Anggarannya tapi dibiarkan,” ujar Chairil Saleh
Masih menurut Chairil Saleh, bahkan pada kesempatan Press Gathering dengan Bupati Kepala Satpol PP pun mengakuinya
Terbaru diketahui juga pembiaran Perbup nomor 33 tahun 2016 oleh DPMD dan sejumlah Camat yang memuluskan Perangkat Desa mempunyai hubungan sedarah dengan Kades, padahal jelas konsekwensinya bahwa ketika ilegal maka produknya baik Administrasi maupun fasilitas yang diterimanya juga ilegal
“Kondisi seperti ini karena Sekdakab tidak tegas dan kurang cakap memimpin Birokrasi di Sampang, sehingga tatanan dan regulasi yang dibuat Pemerintah pun dilanggarnya sendiri,” imbuh Chairil Saleh
Ia juga menyayangkan diamnya Ketua DPRD Sampang atas permasalahan mendasar yang menyangkut legalitas maupun kepercayaan masyarakat dan kepastian hukum di Kabupaten Sampang
Disambung oleh H Moh Tohir Ketua LSM LMP Sampang pada waktu yang sama
“Sekdakab lemah dan kinerjanya buruk sehingga tidak hanya merusak tatanan tetapi larut dengan intervensi pihak pihak non struktural serta terkesan mengabaikan Tupoksinya sendiri,” ungkap H Moh Tohir
Ditambahkan, dengan kinerja yang buruk itu Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mewujudkan Birokrasi yang Sehat dan Profesional tak terealisasi
Sayangnya sejak minggu 25/5 hingga kini rabu 28/6 saat dikonfirmasi terkait penilaian itu,H Yuliadi Setiawan S.Sos MM selaku Sekdakab belum meresponnya
Sementara Fadol Ketua DPRD setempat ketika disinggung tentang cueknya terhadap permasalahan mendasar di masyarakat minggu 25/6 menyatakan no coment
Namun ketika dimintai tanggapan terkait penilaian terhadap Sekdakab dan seringnya Peraturan Bupati dilanggar oleh jajaran Birokrasi, Ia mengaku masih akan mempelajari terlebih dahulu seraya meminta penjelasan dari permasalahan tersebut walaupun hingga kini masih ada progres lanjutannya. (HK)
