KARAWANG | www.targethukum.com – Kinerja pelayanan publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari kalangan kontraktor yang mengeluhkan lambannya proses administrasi di Bidang Prasarana dan Sarana Umum (PSU).
Mantan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Karawang, H. Tatas Kusnaedi, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas kinerja bidang tersebut yang dinilai menghambat kelancaran administrasi para rekanan.
“Selama ini, hanya di Bidang PSU DPRKP yang terlihat paling lamban dalam merespons kebutuhan berkas administrasi kontraktor. Muncul pertanyaan, apakah pelayanan prima hanya diberikan kepada kontraktor tertentu yang ‘royal’?” ujar H. Tatas kepada awak media, Selasa (28/10/2025).
Menurut Tatas, persoalan tersebut bukan hal baru. Banyak kontraktor yang mengeluh karena proses pelayanan yang seharusnya cepat dan transparan justru terkesan berbelit-belit dan tidak profesional. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan proyek daerah.Ia mendesak Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, agar turun tangan langsung menindaklanjuti keluhan tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Bidang PSU DPRKP.
“Saya harap Pak Bupati tidak hanya fokus pada proyek fisik di lapangan, tapi juga memperhatikan pelayanan administrasi di internal dinas. Tegur oknum yang mempersulit dan tidak profesional dalam memberikan pelayanan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tatas juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karawang memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi wajah birokrasi di mata masyarakat.
“Pelayanan publik itu cermin pemerintahan. Semua OPD harus terbuka, cepat tanggap, dan mempermudah akses masyarakat, termasuk para kontraktor yang berkontribusi dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
Keluhan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pelayanan publik, khususnya di tubuh DPRKP, agar tercipta birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
*Red_-
