Karawang | www.targethukum.com
Pembangunan menggunakan uang negara sejatinya adalah amanah rakyat. Karena itu, setiap pekerjaan proyek pemerintah seharusnya menjunjung kualitas, kekuatan, dan transparansi, bukan dijadikan ajang bagi-bagi keuntungan diduga oleh oknum tertentu.
Namun hal berbeda justru tercium dalam proyek revitalisasi SDN Kiara 3 yang berlokasi di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proyek dengan nilai Rp 392.780.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dan dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pelaksana Satuan Pendidikan (P2SP) ini diduga penuh kejanggalan, terutama dalam penggunaan material besi cincin sloop kolom.
Pantauan di lapangan, material besi untuk cor kolom praktis yang seharusnya memakai diameter 6 milimeter, justru tampak menggunakan kawat kecil berdiameter sekitar 3 milimeter. Besi itu bahkan lebih mirip kawat sapu lidi daripada besi behel standar konstruksi.
Salah satu sumber di lokasi yang diduga pengawas sekolah mengatakan bahwa Ketua Pelaksana Pekerjaan, H. Midi, selaku Komite Sekolah, sedang tidak berada di tempat. Sementara kepala sekolah juga disebut tengah menghadiri kegiatan di Karawang.✓“Iya, Pak Midi selaku ketua pelaksana lagi tidak di lokasi. Kepala sekolah juga sedang ada giat di Karawang,” ujar sumber tersebut singkat.
Menanggapi hal ini, Urta Sutawijaya, Ketua Tim Investigasi Satgas Maung KDM Jawa Barat, yang akrab disapa Kang Tholay, angkat bicara keras.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya penyusutan spesifikasi pada material besi cincin ring balok. Seharusnya pakai besi D6 milimeter, tapi di lapangan justru terlihat seperti kawat D3 milimeter. Ini jelas patut disorot. Oknum panitia pelaksana, kepala sekolah, konsultan, hingga pengawas dari Disdikpora seolah kompak tutup mata,” tegasnya.
Kang Tholay juga menduga adanya praktik kecurangan yang mengarah pada permainan volume material demi keuntungan pribadi.
“Kalau benar ada penyusutan volume dari besi besar jadi besi kecil, ini sudah mengarah ke bancakan uang rakyat. Kami akan melaporkan temuan ini ke Dinas Pendidikan Karawang, KPA, PPK, bahkan PPATK dan BPK untuk dilakukan audit dan sidak langsung ke lokasi,” tegasnya lagi.
Pihak Satgas Maung KDM, lanjut Kang Tholay, akan menempuh langkah hukum bila terbukti terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Kami tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, tapi kalau nanti hasil sidak menemukan fakta yang janggal, kami minta pencairan dana proyek ini dipending sampai ada kejelasan,” pungkasnya.
Sampai berita ini di terbitkan belum ada klarifikasi dari pihak terkait, dan publik menyoroti hal ini sebagai wujud transparansi
*Red _-
