Jakarta,,Targethukum.com,
Indonesia negara besar. Luas daratan 1,91 juta km2. Luas lautan 6.32 juta km2. Jumlah penduduknya 270 juta. 78 tahun merdeka dengan menyisakan ribuan masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Di sektor pendidikan, hanya 6% yang lulusan sarjana. 21% lulusan SLTA. 34% lulusan SMP. Sisanya lulusan SD ke bawah. Ini menunjukkan jumlah SDM kita masih jauh dari negara-negara tetangga.
Nasib dosen, guru dan tenaga pengajar honorer sangat mengenaskan. Gaji 300 ribu sebulan hanya buat beli beras. Minyak dan lauk tidak terbeli. Belum kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anak para dosen dan guru itu.
Lihat sektor korupsi. Index angkanya 34. Terus turun. Ini raport merah. KPK lumpuh setelah UU-nya direvisi. Ketua KPK jadi tersangka pemerasan terhadap tangkapannya. Apa hanya ketua KPK aja yang melakukan pemerasan? Pihak kepolisian bisa menelusurinya lebih jauh.
Belum lagi, soal hukum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat miskin dipaksa selalu harus mengalah ketika berhadapan dengan orang kaya atau pejabat. Semakin kemari, semakin lebih parah lagi. Hukum dipaksa harus melayani kemauan elit yang berkuasa. Apa yang penguasa mau, aturan pun bisa diubah. Kapan saja. Sehingga, Negara tidak lagi punya kepastian.
Lihat sektor pertanian, pupuk selalu langka setiap dibutuhkan oleh petani. Masa panen, harga murah. Petani terus merugi. Mafia impor holtikultura merajalela. Merekalah yang memainkan harga semaunya. Pengelola negara ikut terlibat. Petani terus tertekan dan semakin sulit hidupnya.
Sisi moneter, rupiah gak ada harganya. Murah sekali dibanding uang asing. Pertumbuhan ekonomi gak lebih dari 5%. Jika mengacu pada standar world bank, separo orang Indonesia itu miskin. Penghasilan perharinya kurang dari $ 3,2.
Income perkapita rakyat Indonesia $ 4.580. Bandingkan dengan Malaysia, negara tetangga. Income perkapitanya $ 12.000 lebih. Singapora $ 67.000 lebih. jauh lebih tinggi dari Indonesia. Brunai $ 31.000 lebih.
Indonesia memiliki wiilayah seluas Amerika. 70% lautan. Kekayaan laut berlimpah. Tapi, lalu lalang kapal asing mencuri ikan di laut kita begitu bebas. Transaksi ilegal, leluasa dilakukan di wilayah perairan. Kapal patroli, jauh dari cukup untuk bisa memantau luasan laut. Anggaran kecil, banyak yang korupsi. Belum lagi para oknum di laut yang jumlahnya tak terhitung. Laut menjadi dunia gelap bagi para mafia. Mulai dari norkoba hingga BBM ilegal.
Kekayaan alam berlimpah. Indonesia kaya akan emas, nikel, batubara, uranium, gas, dll sangat berlimpah. Sayangnya, bukan untuk kemakmuran rakyat. Tapi buat kesejahteraan pengusaha dan pejabat. Ini clear.
Disparitas antara yang kaya dengan yang miskin begitu lebar. 1% orang Indonesia menguasai kekayaan 50% di negeri ini. 10% menguasai 77%. Dan 90% rakyat berebut sisanya yang 23%.
Lalu, apakah semua ini akan selesai dengan baliho? Apakah semua ini bisa diperbaiki dengan mamasang baliho yang sebanyak-banyaknya?! Tidak ! Baliho tidak punya arti apa-apa buat bangsa ini. Kecuali hanya mengotori jalanan. Baliho tak ubahnya seperti tipu-tipu untuk rakyat, seolah mereka yang memang diinginkan.
Kita butuh pemimpin yang tahu semua persoalan bangsa, lalu punya gagasan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Pilpres 2024, ada tiga paslon. Pertama, kita perlu tahu sejauh-mana mereka memahami persoalan bangsa ini. Kedua, apa gagasan yang mereka tawarkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Harus diadu satu sama lain. Harus diuji oleh para expert di bidangnya. Sejauh-mana gagasan-gagasan itu bisa dipertahankan. Sejauh-mana gahasan-gagasan itu logis untuk bisa direalisasikan. Butuh argumentasi by data. Ketiga, lihat rekam jejak paslon yang menawarkan gagasan. Ini penting. Setiap gagasan harus di-cross check melalui rekam jejaknya. Pernah gak paslon itu melakukannya dan sukses. Adakah prestasi yang pernah ia peroleh terkait dengan gagasan itu. Kalau tidak? Itu artinya bualan belaka. Janji kosong. Tidak layak untuk dipercaya.
Pilpres 2014 dan 2019, kita sudah punya pengalaman menerima banyak suguhan bualan dari para capres. Cukup. Harus bilang; cukup. Ini harus menjadikan pengalaman penting, untuk memilih di pilpres 2024 tidak boleh lagi ada bualan. Semua gagasan harus di cross-check dengan prestasi dan rekam jejak paslon. Tidak sekedar janji-janji.
Paslon yang hanya mengandalkan baliho, sunyi dari gagasan, ini telah menjadi fakta yang sangat memalukan dan menyedihkan. Membuat dada rakyat sesak. Tidak layak untuk menjadi pemimpin. Jauh dari standar. Begitu juga paslon yang suka membual. Menawarkan gagasan yang ia sendiri pernah gagal menjalankannya.
Perlu, rakyat yang cerdas dalam memilih. Jangan sampai baliho mengalahkan gagasan. Jangan juga, jogetan mengalahkan kecerdasan. Ini akan sangat fatal akibatnya buat masa depan bangsa.
(FC-Goes)
By: Tony Rosyid
Madinah, 10 Desember 2023.
